PERMENKES

1. KepMenKes No. 574/MENKES/SK/IV/2000 tentang Pembangunan Kesehatan Menuju Indonesia Sehat 2010;
2. KepMenKes No. 004/MENKES/SK/I/2003 tentang Kebijakan dan Strategi Desentralisasi Bidang Kesehatan;
3. Permenkes No. 1277/Menkes/SK/XI/ 2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan;
4. Kepmenkes No. 876/ 2001 Tentang Pedoman Teknis Analisis Dampak Kesehatan Lingkungan;
5. Kepmenkes No. 1239/ 2001 Tentang Registrasi dan Praktik Perawat;
6. Kepmenkes No. 1363/2001 Tentang Registrasi dan Izin Praktik Fisioterapis;
7. Kepmenkes No. 1392/ 2001 Tentang Registrasi dan Izin Kerja Perawat Gigi;
8. Kepmenkes No. 900/2002 tentang Registrasi dan Praktik Bidan;
9. Kepmenkes No. 334/Menkes/SK/X/2002 Tentang Komisi Nasional Etik Penelitian Kesehatan;
10. Kepmenkes No. 1405/Menkes/SK/XI/2002 Tentang Persyaratan Kesehatan Lingkungan Kerja Perkantoran dan Industri
11. KMK No. 1277 Tahun 2003 Tentang Tenaga Akupunktur;
12. Permenkes No. 867 Tahun 2004 tentang Registrasi dan Praktik Terapis Wicara;
13. Kepmenkes No. 1540 Tahun 2002 tentang penempatan tenaga medis dengan jangka waktu dan cara lain;
14. Kepmenkes No. 1199/MENKES/PER/X/2004 Tentang Pedoman Pengadaan Tenaga Kesehatan Dengan Perjanjian Kerja di Sarana Kesehatan Milik Pemerintah;
15. Kepmenkes No. 81/MENKES/SK/I/2004 tentang Pedoman Penyusunan Perencanaan Sumber Daya Manusia Kesehatan di Tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota Serta Rumah Sakit;
16. Kepmenkes No. 171/MENKES/SK/I/2003 Tentang Tata Hubungan Kerja Penyusunan dan Pelaksanaan Anggaran Dilingkungan Departemen Kesehatan
17. Kepmenkes No. 1027/MENKES/SK/IX/2004 Tentang Standar Pelayanan Kefarmasian di Apotek;
18. Kepmenkes No. 1197/MENKES/SK/X/2004 Tentang Standar Pelayanan Farmasi di Rumah Sakit;
19. Kepmenkes No.1758/MENKES/SK/XII/2003 Tentang Standar Pelayanan Kesehatan Kerja Dasar;
20. Permenkes No. 1419/MENKES/PER/X/2005 tentang Penyelenggaraan Praktik Dokter dan Dokter Gigi;
21. KepMenKes No. 81/MENKES/SK/I/2004 tentang Pedoman Perencanaan Kesehatan di tingkat Propinsi, Kabupaten/Kota serta RS;
22. Permenkes No. 1045 Tahun 2006 tentang Pedoman Organisasi RS di Lingkungan Depkes RI;
23. Kepmenkes No. 267 Tahun 2008 tentang Juknis Organisasi Dinkesda;
24. Kepmenkes No. 477/MENKES/SK/IV/2004 tentang Tarip Pelayanan Kesehatan Bagi Peserta Pt. Askes (Persero) dan Anggota Keluarganya di Rumah Sakit Vertikal;
25. SK Menkes No. 125 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Jamkesmas;
26. Kepmenkes No. 12 tahun 2002 Tentang Pedoman Koordinasi Penanggulangan Bencana di Lapangan;
27. Kepmenkes No. 14 tahun 2002 Tentang Pedoman Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Kedaruratan Kompleks;
28. Kepmenkes No. 1357/MENKES/SK/XII/2001 Tentang Standar Minimal Penanggulangan Masalah Kesehatan Akibat Bencana dan Penanganan Pengungsi;
29. Kepmenkes No. 1361/Menkes/ SK/ XII/2001 Tentang Pedoman Sistem Peringatan Dini di Daerah Potensi Bencana;
30. Kepmenkes No. 1279 Menkes SK XI 2001 Tentang Pedoman Penilaian Risiko Bencana di Provinsi dan Kabupaten/Kota Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
31. Kepmenkes No. 949/MENKES/SK/VIII/2004 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Kewaspadaan Dini Kejadian Luar Biasa (KLB);
32. Kepmenkes No. 424/MENKES/SK/IV/2003 Tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya;
33. Kepmenkes No. 514/MENKES/SK/IV/2003 Tentang Perubahan Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/MENKES/SK/IV/2003 Tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya;
34. Kepmenkes No. 912/MENKES/SK/VI/2003 Tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/MENKES/SK/IV/2003 Tentang Penetapan Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS) Sebagai Penyakit yang Dapat Menimbulkan Wabah dan Pedoman Penanggulangannya Sebagaimana Telah diubah Terakhir Dengan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 531/MENKES/SK/IV/2003 Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
35. Kepmenkes No.1116/MENKES/SK/VIII/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Kesehatan;
36. Kepmenkes No.1479/MENKES/SK/X/2003 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Sistem Surveilans Epidemiologi Penyakit Menular dan Penyakit Tidak Menular Terpadu.