Kebijakan kesehatan dunia menjadi agenda utama kebijakan internasional. Globalisasi, komitmen masyarakat internasional untuk mengentaskan kemiskinan dan mencapai Tujuan Pembangunan Milenium (MDG), intervensi yayasan-yayasan baru yang memiliki banyak sumber daya serta ancaman kesehatan seperti penyakit saluran pernafasan akut dan flu burung yang parah telah mendorong peningkatan yang signifikan dalam pendanaan kesehatan dunia baik yang berasal dari sumber tradisional maupun sumber modern. Negara-negara penerima bantuan juga telah membuat komitmen untuk meningkatkan sumber daya mereka agar dapat membiayai pelayanan kesehatan dasar untuk mencapai MDG. Ini dapat berarti kesempatan besar maupun tantangan berat bagi semua donor dan negara penerima bantuan.
Ada kesenjangan yang sangat besar antara negara kaya dan negara miskin berkenaan
pengeluaran kesehatan dan kebutuhan kesehatan. Negara-negara berkembang yang penduduknya berjumlah 84 persen dari penduduk dunia dan menanggung 90 persen dari beban penyakit dunia hanya memiliki 20 persen dari produk domestik bruto (GDP) dunia dan mengadakan 12 persen dari pengeluaran kesehatan dunia. Negara-negara berpenghasilan tinggi mengeluarkan dana untuk kesehatan sekitar seratus kali lebih banyak daripada negara-negara berpenghasilan rendah berdasarkan per-kapita: bahkan setelah disesuaikan karena perbedaan biaya hidup, negara-negara berpenghasilan tinggi masih mengeluarkan dana sekitar 30 kali lebih banyak untuk kesehatan. Yang
lebih buruk lagi, lebih dari setengah pengeluaran kesehatan di negara-negara miskin berasal dari pembayaran tunai konsumen perawatan — bentuk pembiayaan yang paling tidak adil karena yang paling terpukul adalah masyarakat miskin dan setiap orang kehilangan perlindungan finansial terhadap biaya pengobatan penyakit yang parah yang disediakan melalui mekanisme asuransi pemerintah dan swasta. Selain itu, negara-negara yang termiskin tidak mampu menyediakan pelayanan kesehatan dasar bagi warganya.
Kesenjangan ini mempunyai dampak yang besar terhadap status kesehatan di negara-negara
miskin di dunia. Negara-negara berpenghasilan rendah masih menghadapi beban kesehatan yang berat yang terdiri dari penyakit-penyakit menular yang dapat dicegah maupun yang dapat diobati, selain masalah pembiayaan yang terkait dengan terus meningkatnya pertumbuhan penduduk, harapan hidup and beban penyakit yang terkait dengan penyakit tidak menular. Faktor-faktor ini tidak hanya sangat mempengaruhi masyarakat miskin tetapi juga memperbesar biaya perawatan kesehatan dan menghambat produktivitas dan pertumbuhan ekonomi.
Negara-negara berpenghasilan menengah sedang berjuang untuk mencapai pertanggungan
universal pelayanan dasar dan menyediakan perlindungan finansial bagi penduduknya terhadap pengeluaran yang besar seraya menghadapi kenaikan biaya kesehatan yang disebabkan oleh transisi kependudukan dan epidemiologis dan penerapan teknologi baru. Kebanyakan negara berpenghasilan menengah telah mulai melakukan reformasi untuk mengatasi masalah-masalah ini dengan meningkatkan upaya untuk menghasilkan pendapatan dan mengelola risiko serta meningkatkan efisiensi pengeluaran perawatan kesehatan.
Kesenjangan pelayanan kesehatan dunia yang diakui secara internasional oleh Group of
Eight, European Commission, dan Perserikatan Bangsa-Bangsa serta ancaman kesehatan
masyarakat dunia dan dukungan bagi negara-negara untuk mencapai MDG telah meningkatkan
bantuan pembangunan pada umumnya dan bantuan pembangunan kesehatan pada khususnya
setelah hampir satu dekade mengalami kemunduran sejak tahun 1990an. Namun demikian,
peningkatan bantuan donor yang jauh lebih besar—diperkirakan mencapai sekitar $25 milyar sampai $70 milyar setahun—dibutuhkan untuk menyediakan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dunia dan bagi negara-negara untuk mencapai MDG kesehatan.
Tetapi hanya sumber daya saja tidak akan memberikan hasil yang lebih baik kecuali
masyarakat dunia bersama-sama menghadapi tantangan untuk memperkuat kapasitas pelaksanaan sistem kesehatan sehingga sumber daya berubah menjadi hasil-hasil kesehatan yang lebih baik bagi rakyat miskin. Meskipun terdapat peningkatan akses ke pelayanan perawatan kesehatan yang dihasilkan oleh program-program berskala global, upaya untuk meningkatkan bantuan melalui program-program ini juga menghadapi rintangan implementasi yang signifikan—ekonomi makro, penyelenggaraan pemerintahan, kelembagaan, dan sistem kesehatan—yang menghambat pengunaan bantuan pembangunan kesehatan secara efektif, efisien and merata.
Untuk mengurangi dampak dari rintangan implementasi maka donor maupun penerima
bantuan harus dianggap sama-sama bertanggung jawab atas janji dan perilaku mereka serta akibat-akibatnya. Negara-negara donor harus memenuhi komitmen mereka untuk memberikan bantuan, menyelaraskan upaya-upaya mereka, membuat arus bantuan lebih dapat diprediksi dan berkelanjutan, dan menyesuaikan kepentingan politik nasional dengan kebutuhan dunia. Negara-negara perlu melakukan bagiannya untuk memastikan bahwa pengeluaran publik yang meningkat dapat “membeli” hasil-hasil kesehatan dan pengembangan manusia yang lebih baik bagi rakyat miskin. Negara-negara penerima bantuan harus memperbaiki penyelenggaraan pemerintahan dan kapasitas pengelolaan ekonomi makro dan anggaran, mengurangi korupsi, memastikan bahwa mereka mempunyai sistem kesehatan yang efektif yang didukung oleh pembiayaan jangka panjang
yang berkelanjutan dan kemitraan yang efektif dengan penyedia jasa non-pemerintah dan berhasil dalam meningkatkan indikator pengembangan manusia.
Di negara-negara yang berpenghasilan menengah dan bahkan di negara-negara besar yang
berpenghasilan rendah, para donor hanya memiliki peranan yang kecil dalam pembiayaan sistem kesehatan sehingga sumber daya kesehatan dari luar negeri kemungkinan besar tidak akan meningkat. Dalam situasi ini, faktor-faktor tertentu menjadi prioritas sektor publik yang penting, termasuk memastikan pembiayaan yang adil, efisien dan berkelanjutan; mengembangkan mekanisme pengelolaan risiko yang efektif dan mekanisme pra-pembayaran; meningkatkan kapasitas pengaturan untuk mengatasi kegagalan pasar; memastikan pengaturan penyelenggaraan pemerintahan yang cocok; mendapatkan nilai uang yang lebih baik dengan meningkatkan efisiensi alokasi dan teknis; menargetkan pembiayaan kepada rakyat miskin dan kelompok rawan; dan belajar dari pengalaman negara-negara berpenghasilan tinggi.
Jacques Baudouy
Direktur Kesehatan, Gizi dan Kependudukan
Bank Dunia
Tidak ada komentar:
Posting Komentar